Berita Hoax dan Cognitive Bias

Bersamaan dengan deklarasi pemilu damai yang diadakan di Tugu Proklamasi hari Minggu lalu (23/9), maka rangkaian acara pesta demokrasi terbesar di Indonesia telah resmi dibuka yang juga ditandai dengan mulai berlakunya jadwal kampanye bagi masing-masing pasangan Capres-Cawapres. Para elit partai mulai menyusun strategi, masyarakat pun siap bereaksi. Berita politik siap membanjiri setiap media yang tersedia.

Selain visi-misi setiap pasangan Capres-Cawapres, banyaknya model pemberitaan mengenai pemilu kali ini juga layak untuk dibahas. Mengingat berita dan informasi tentang pemilu justru jauh lebih mudah menyebar melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga grup Whatsapp. Lebih dari itu, media sosial yang di era sekarang ini pun sifatnya bukan hanya untuk menyebarkan berita namun juga difungsikan sebagai alat politik guna menggiring opini (dalam konteks positif maupun negatif) netizen. Menanggapi hal ini, beberapa waktu lalu salah satu stasiun televisi mulai membahas, apakah kita bisa menjalani periode pemilu dari masa kampanye hingga hari pencoblosan tanpa informasi-informasi hoax yang cenderung mengintimidasi? Well…,

Saya pribadi menyangsikan hal ini.

Berita hoax, menurut Asumsi.co, terdapat tiga macam. Berita menyesatkan yang sengaja dibuat untuk mengelabui pembaca, judul berita yang membuat heboh tetapi berbeda dengan isinya, dan berita lama yang sebenarnya valid dan benar tetapi dibagikan ulang. Beberapa sumber mengatakan bahwa berita hoaks dipicu oleh salah satunya tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Secara umum, argumen ini valid dan bisa diterima mengingat minat baca masyarakat yang jauh dibawah rata-rata negara berkembang lainnya.

Meski begitu, melihat beberapa kejadian sebelumnya, saya mendapati beberapa orang (khususnya di Twitter) yang sebenarnya mempunyai latar belakang pendidikan tinggi namun tak lepas juga ikut menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Seperti berita yang bermula disebar oleh kelompok MCA yang kemudian mendapat tanggapan dan dibagikan ulang oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingannya. Begitu juga dari pihak kubu seberang yang beberapa kali langsung mengiyakan informasi dari portal berita seperti Seword yang tak kalah mengintimidasi.

Jika faktanya demikian, berarti sebenarnya tingkat literasi bukanlah satu-satunya kambing hitam dalam persebaran berita hoax. Ada hal lain yang lebih mendasar, dan menurut saya, susah untuk diubah. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel menarik, yang membahas mengenai beberapa studi yang menyatakan bahwa sebuah fakta atau kenyataan yang ada tidak serta-merta mengubah persepsi kita terhadap hal tersebut. Ternyata setiap pikiran manusia sudah terdesain untuk memiliki kesalahan dalam mempersepsikan sesuatu, yang kemudian sering disebut sebagai cognitive bias. Secara teori, cognitive bias adalah penyimpangan penilaian dari rasionalitas atau logika terhadap seseorang atau sesuatu.

Contoh mudah dari cognitive bias adalah ketika kita menganggap seseorang itu jujur karena banyak orang lain yang meyakini hal itu, padahal sebenarnya kita sama sekali belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Ada berbagai macam cognitive bias yang banyak mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, maka dari itu teori ini banyak dibahas di ilmu behavioral finance dan investasi.

Namun dalam konteks cara masyarakat menerima informasi tentang politik yang berkaitan dengan Pemilu tahun depan, ada dua macam cognitive bias yang umumnya dialami, yaitu anchoring bias dan confirmation bias.

Anchoring Bias adalah kecenderungan untuk mempercayai informasi pertama yang didapatkan dan biasanya menjadi sebuah ketergantungan terhadap informasi tersebut sebagai referensi, tanpa mempertimbangan sumber informasi yang lainnya. Sedangkan Confirmation Bias adalah usaha untuk mencari informasi yang mengkonfirmasi persepsinya sendiri yang sudah terbentuk.

Kembali kepada kesimpulan studi bahwa fakta sekalipun tidak bisa mengubah persepsi seseorang terhadap sesuatu, hal ini sebenarnya juga terjadi pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar sudah memiliki preferensi politiknya masing-masing, mengingat kedua pasangan Capres-Cawapres masih dari dua kutub politik yang sama dari pemilu sebelumnya. Jadi, hal baik-buruknya Jokowi tidak banyak mempengaruhi pilihan mereka, begitu pula dengan pemilih Prabowo.

Dengan teori tersebut, orang-orang yang telah menjatuhkan pilihannya terhadap Prabowo-Sandi akan selalu berkutat dengan berbagai macam informasi positif bagi pasangan tersebut tanpa membandingan fakta-fakta dari sudut pandang yang lain. Informasi yang seperti itu juga lah yang nantinya dianggap sebagai konfirmasi akan persepsi mereka bahwa Prabowo-Sandi adalah sebenar-benarnya pilihan yang tepat bagi Indonesia. Masalahnya, bias tersebut juga berlaku sebaliknya. Pendukung Prabowo-Sandi akan cenderung ‘resistance’ terhadap berita buruk yang membahas pilihannya. Sehingga yang terjadi adalah kelompok ini akan cenderung lebih kritis terhadap kebenaran berita yang dianggap jelek untuk Prabowo-Sandi. Terlihat bahwa akan terjadi perbedaan perlakuan terhadap informasi yang diterima meski jika dua informasi tersebut berasal dari satu sumber yang sama.

Hal ini juga berlaku bagi kubu pemilih Jokowi-Ma’ruf, mereka akan lebih mudah menerima kebenaran informasi jika isi berita tersebut memuat hal-hal yang bagus mengenai pencapaian pemerintahan Jokowi selama ini, tanpa melihat lebih dalam mengenai adanya kemungkinan dari informasi tersebut yang sebenarnya masih bisa dikritisi. Namun mereka juga akan lebih bersikap ‘denial’ kepada informasi yang menyatakan ketidak-baikan tentang pasangan Jokowi-Ma’ruf ini.

Mungkin ini juga yang menjelaskan kenapa di negara mana pun, dari pihak oposisi pemerintah, akan cenderung lebih mempercayai teori-teori konspirasi atas dasar para penguasa lah yang mengatur segalanya. Para oposisi akan terus berusaha untuk mencari informasi tambahan untuk mengkonfirmasi bahwa teori konspirasi itu adalah benar adanya.

Perlu dicatat juga sebelumnya, bahwa pikiran manusia akan cenderung lebih menyukai berita buruk daripada berita baik. Sebuah bukti kenapa akun-akun gosip di televisi maupun media sosial lebih laku jika memberitakan kabar kontroversial para artis, kan?

Nah, jika kembali kepada pola cognitive bias dalam mempersepsikan informasi yang diterima sudah seperti itu, maka yang terjadi kemudian adalah saling melempar isu. Kenapa?

Kubu Jokowi-Ma’ruf akan mudah menerima informasi buruk tentang lawan politiknya yang memacu untuk kembali membagikan informasi tersebut. Di sisi lain, kubu Prabowo-Sandi sudah siap dengan berbagai macam analisa untuk menanggapi informasi tersebut. Dan, tak jarang bahwa mereka mampu membuktikan jika informasi tersebut memang tidak valid dan bisa dikategorikan menjadi hoax. Akhirnya yang muncul adalah beberapa kelompok Jokowi-Ma’ruf dianggap sebagai penyebar hoax. Kembali lagi ini juga berlaku sebaliknya. Pihak pendukung Prabowo-Sandi akan mudah sekali menganggap setiap informasi yang menyatakan keburukannya pihak Jokowi-Ma’ruf adalah benar. Dan ini juga biasanya langsung ditanggapin oleh kubu lawan dengan berbagai macam data dan analisa sehingga kemudian membuktikan bahwa pihak Prabowo-Sandi juga termasuk kelompok penyebar hoax.

See? Sebenarnya kedua kubu saling memiliki kelompok yang mempunyai cognitive bias akut. Sehingga orang yang berpendidikan tinggi pun tak jarang juga ikut menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi itu.

Jika informasi yang tidak valid itu menyebar dari kalangan orang yang berpendidikan, maka efeknya akan jauh lebih parah. Karena ada lagi tipe cognitive bias yaitu authority bias yang menjelaskan bahwa pikiran kita akan lebih mudah mempercayai orang-orang yang punya reputasi dan kedudukan. termasuk orang yang berpendidikan tadi, apalagi jika yang bersangkutan merupakan public figur di dunia maya yang memiliki banyak follower.

Makanya, dari sini terjadi lah persebaran informasi hoax yang terstruktur. Sebuah informasi yang berasal dari sumber yang tidak jelas, kemudian dengan mudahnya diterima oleh kelompok yang saling berseberangan, sampai lah kepada public figur dunia maya yang kemudian tanpa sadar mem-viralkan informasi tersebut. Begitu seterusnya hingga saling berbalas dari setiap kubu.

Lalu bagaimana cara menghindari informasi hoax menyebar lebih luas? Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah memang perlu diapresiasi, Kominfo pun telah memberi panduan bagi kita supaya tidak termakan oleh hoax. Meski begitu pemberantasan hoax akan jauh lebih efektif jika dimulai dari diri sendiri. Jika kita sudah tau ada sesuatu yang salah dari kita dalam mempersepsikan informasi, maka dari sini lah kita bisa meng-counter dengan cara ‘debiasing’. Suatu teknik yang memungkinkan kita menyadari bahwa pikiran kita sedang tidak mengikuti realitas-realitas dan logika yang sebenarnya.

Pada dasarnya, kuncinya adalah menahan diri. Menahan diri untuk langsung berbagi informasi, sembari mengecek apakah informasi tersebut layak dibagikan atau tidak. Dari tulisan ini, saya menyimpulkan bahwa hoax memang sangat susah untuk dihindari, tapi setidaknya jika kita tahu penyebabnya, akan sangat mudah untuk diminimalisir.

Akhir kata, semoga pesta demokrasi tahun 2019 mampu berjalan adil, transparan, dan damai. Siapa pun pasangan yang terpilih, Indonesia lah yang harus jadi pemenang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.